Books like Kebijakan publik by Muchlis Hamdi

Understanding Public Policy offers a contemporary, analytical toolkit for dissecting why governments act, using eight political science models across key U.S. policy areas.

page160 view

A concise exploration of public policy concepts and their implementation within Indonesia, focusing on how governmental decisions translate into actionable programs.

Analysis on public policy in Indonesia.

Study on social policy in Indonesia.

An in‑depth examination of Indonesian public administration, exploring the role of bureaucracy in shaping policy and governance.

Bandar kebijakan publik dan desentralisasi pemerintah dalam pengembangan sosial‑ekonomi Indonesia, terdiri atas kumpulan artikel ilmiah.

A study of how public policy is implemented in plantation projects within the internal migration zones of Riau Province.

An in-depth exploration of Indonesia's public policy landscape, covering theory, practice, political planning, and economic policy.

An examination of how conflict management principles are applied within public policy, illustrated through a study of communication practices in local government on Java Island.

On management of public sector in Indonesia.

On communication in public relations for good governance in Indonesian.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab V, maka peneliti merumuskan bahwa orientasi nilai kearifan lokal yang melandasi Formulasi Kebijakan Partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan Daerah (FKP2KPD) di Provinsi Sulawesi Selatan adalah (a) Peran aktor FKP2KPD mencermikan kurang menegakkan nilai kejujuran (malempu), sebab pandangan sebagian kecil aktor Ranperda cenderung kurang bersinergi dengan realitas; (b) Peran aktor mencerminkan kurang menegakkan nilai ketegegasan (magetteng) karena hanya sebagian kecil (empat) aktor saja mengaplikasikan nilai ketegasan, yaitu menekankan pelaksanaan studi kelayakan sebelum melanjutkan pembahasan Ranperda ke tahap selanjutnya; (c) Peran aktor Ranperda tentang Partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan Daerah (P2KPD) mencerminkan kurang berintegritas (berkata benar) karena dari 75 (tujuh puluh lima) aktor dari legislatif, hanya 16 (enam belas) aktor yang memiliki integritas, sedangkan yang kurang berinteritas sebanyak 59 (lima puluh sembilan) aktor; dan (d) Peran aktor B 204 Ranperda P2KPD mencerminkan telah menegakkan nilai kecerdasan (amac-cangeng) karena dalam berbicara senantiasa memakai kalimat yang pantas, sopan dan menempatkan lawan bicaranya sebagai orang yang pantas dihargai harkat dan martabatnya sebagai manusia serta pandai menerima/ menjawab kata, dalam